Respon mahasiswa tentang kemasyarakatan dan kewarganegaraan

 Sri Mulyani Heran, Semua Daerah Dapat Dana tapi Masih Ada yang Tertinggal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kualitas belanja pemerintah daerah belum optimal dalam mendorong pembangunan di daerah masing-masing. Padahal, sepertiga dana dalam APBN sudah didelegasikan dalam bentuk transfer ke daerah. Bendahara keuangan ini mencatat, 70 persen dana APBD berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk TKDD. "Seharusnya kita semuanya melakukan evaluasi, karena semua daerah mendapatkan treatment Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD). Bahkan beberapa daerah diberikan tambahan otonomi khusus tambahan anggaran untuk infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI membahas RUU HKPD, Senin (13/9/2021). Sayangnya, sebagian besar dari TKDD dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi yang positif terhadap belanja pegawai, bukan belanja modal. Artinya, makin besar DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat justru habis untuk bel...

 Mensos Risma Memboyong Bayi Manusia Silver ke Balai Sosial Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini khawatir dengan kondisi ibu dan bayi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai manusia silver. Risma mengungkapkan sang bayi dan ibu tersebut sudah dipindahkan ke Balai Rehabilitasi Melati, Bambu Apus, Jakarta Timur.  "Kami lihat sejarahnya ibu dan bayi itu kasihan, tetapi sekarang sudah ada di balai kami si anak dan ibunya," kata Risma dalam konferensi pers di Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (27/9). Mantan Wali Kota Surabaya itu menyatakan sang ibu tersebut akan mengikuti program pemberdayaan dari Kemensos agar tidak perlu mengemis menjadi manusia silver di jalanan.  Risma mengatakan akan memastikan bayi tersebut tidak akan dipisahkan dari sang ibu saat sedang melaksanakan program pelatihan dari Kemensos. "Kami punya sentra untuk dia berusaha, bekerja di situ, ibunya kita ajak ke balai, kita siapkan kerjaan sehingga dia tidak harus menitipkan bayinya ...

 Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan.  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan dua pilar utama strategi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani kemiskinan di Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Hal tersebut disampaikan Mensos Risma dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Mensos Risma menjelaskan, strategi meningkatkan pendapatan dapat dilakukan dengan menghidupkan “mesin kedua” di keluarga. Pelaku penggerak mesin kedua ini bisa jadi ibu atau bapak. Cara menghidupkan mesin kedua di keluarga, kata dia, bisa dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kerja atau meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi ibu atau bapak. “Dengan demikian, dalam keluarga tersebut pasangan suami istri sama-sama memiliki kegiatan produktif,” papar Mensos Risma, dalam keterangan tert...

5 Hal tentang Kartu Sembako yang Jadi Syarat Beli Elpiji 3 Kg Mulai 2022. KOMPAS.com - Pemerintah berencana membatasi akses pembelian elpiji 3 kg hanya bisa dibeli bagi mereka yang memiliki kartu sembako, mulai 2022. Wacana ini berkaitan dengan reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang di tahun depan. "Kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (24/8/2021). Salah satu implementasi reformasi subsidi energi itu adalah pemberlakuan kebijakan pembelian gas elpiji 3 kilogram hanya untuk mereka yang memiliki kartu sembako. Baca juga: Daftar Bantuan dari Pemerintah Selama PPKM dan Cara Mengeceknya Berikut 5 hal yang perlu diketahui tentang kartu sembako: Dapatk...

 Muhadjir Minta Lurah dan RT/RW Proaktif Pantau Warga yang Belum Dapat Bansos. Suara.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan bantuan untuk warga yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Itu sebabnya, Muhadjir meminta aparat pemerintahan daerah tingkat paling bawah, yakni lurah dan RT/RW, aktif memantau warga yang belum menerima bantuan sosial. Di tengah pandemi Covid-19, jumlah masyarakat miskin turut bertambah karena beragam faktor. Mulai dari yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga pedagang kecil menengah yang tidak bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah menggelontorkan bantuan bagi warga non DTKS berupa bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa. "Itu diutamakan untuk mereka yang tidak ada di DTKS tapi terdampak Covid-19. Ini terutama mereka yang terkena PHK, jualannya tidak laku, itu harus ditutupi oleh bantuan sosial di luar DTKS," ujar...

Bab 1 (Pendahuluan)      Gerakan untuk merevitalisasi Pancasila saat ini semakin menunjukkan gejala yang menggembirakan. Forum-forum ilmiah di berbagai tempat telah diselenggarakan baik oleh masyarakat umum maupun kalangan akademisi. Tidak terkecuali lembaga negara yaitu MPR mencanangkan empat pilar berbangsa yang salah satunya adalah Pancasila.      Apabila dilakukan jejak pendapat dikalangan mahasiswa biasanya mereka cenderung  tidak menyukai empat mata kuliah yang dikenal sebagai Mata Kuliah Kepribadian (MPK) ini.  Beberapa alasannya adalah pertama, mata kuliah ini bukan mata kuliah sesuai dengan  bidang studi mereka, kedua, materinya tidak up to date, hanya mengulang apa yang pernah  mereka dapatkan di jenjang pendidikan sebelumnya, ketiga, metode pembelajarannya yang  tidak variatif dan inovatif sehingga menimbulkan kebosanan. Alasan yang pertama perlu diberikan penjelasan kepada mahasiswa bahwa  mempelajari ilmu sesuai de...